Jumlah penumpang angkutan darat selama Lebaran Idul Fitri 1432 Hijriah

Jumlah penumpang angkutan darat selama Lebaran Idul Fitri 1432 Hijriah diprediksi mengalami peningkatan hingga 10 persen dibanding tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumbar, di Padang, Sabtu, menyatakan bahwa Dishub saat ini memprediksi akan terjadi peningkatan jumlah penumpang angkutan darat pada saat mudik dan arus balik yang di provinsi ini.

"Kita memprediksikan akan terjadi lonjakan pengguna angkutan darat, pada lebaran tahun ini, dibanding dengan tahun kemarin, di mana prediksi kita kenaikan akan mencapai 10 persen," kata Akmal.

Ia menambahkan, peningkatan volume pemudik tidak hanya yang pengguna bus, namun juga untuk kereta api antar daerah yang beroperasi di provinsi ini.

Dishub Sumbar memprediksi jumlah penumpang angkutan jalan seperti bus AKDP dan AKAP bisa mencapai 652.485 penumpang.

Angka terebut naik dari jumlah penumpang angkutan jalan pada tahun 2010 yang menurut pendataan Dishub hanya mencapai 593.168 penumpang.

Selain itu, untuk pengguna kereta api, Dishub Sumbar memprediksi akan mancapai 4.000 orang, atau naik dari jumlah pengguna kereta api pada lebaran tahun 2010 yang totalnya sebanyak 2.300 orang.

Untuk angkutan jalan Dishub memprediksi jumlah tersebut akan berlangsung selama H-7 lebaran hingga H+7, sedangkan untuk kerata api dari H-7 hingga H+9.

"Dishub Sumbar berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Organda, dan PT KAI akan menyiapkan armada antisipasi lonjakan penumpang tersebut," jelas Akmal.

Akmal menambahkan, untuk Bus AKAP bus yang dipersiapkan pada menyambut lebaran adalah 632 armada, lebih banyak dari tahun lalu yang hanya sebanyak 553 armada.

Sedangkan untuk AKDP pada tahun ini dipersiapkan 1.892 armada, meningkat dari Lebaran Idul Fitri 1431 Hijriah yang hanya 1.887 armada.

Jalur kereta api untuk lebaran ada tiga rute, yaitu dari Kota Padang menuju Pariaman, Padangpanjang menuju Sawahlunto, dan Sawahlunto menuju Muara Kalaban.

Kerata api wisata lebaran tersebut akan mulai dioperasikan mulai 31 Agustus 2011 hingga 6 September 2011.

Jelang mudik Lebaran 1432 Hijriyah

Jelang mudik Lebaran 1432 Hijriyah, tak seperti tarif kereta api kelas bisnis dan eksekutif, tarif untuk kelas ekonomi berbagai tujuan tidak bakal naik.

Sumarsono, Kepala Humas Stasiun Kejaksan Kota Cirebon, kepada wartawan, di Cirebon, Sabtu, mengatakan bahwa khusus tiket Kereta Api kelas ekonomi tidak akan mengalai kenaikan harga.

"Pelayanan arus mudik Lebaran Idul Fitri 1432 Hijriyah mengutamakan keselamatan penumpang semua. Jumlah penumpang KA ekonomi bakal lebih nyaman dan aman, karena jumlah penumpang di setiap gerbong dibatasi," katanya.

Ia menambahkan, untuk tahun 2011 PT KAI menyediakan tiket untuk kelas ekonomi pada H keberangkatan.

Semua tiket tersebar di sejumlah stasiun kebarangkatan, tujuan jalur utara arah ke timur diutamakan sehingga akan ditambahkan sekitar 13 kereta api.

Sementara itu Direktur Operasi PT.KAI Bambang Irawan mengatakan bahwa angkutan Lebaran tahun 2011 diharapkan berjalan lancar, aman, dan terkendali serta semua penumpang dapat menikmati perjalanan mudik yang menyenangkan dan selamat sampai tujuan.

"Bagi pengguna jasa kereta api dihimbau supaya memberli tiket dengan benar dan tertib, dengan demikian mereka berarti turut membantu dan ikut menjaga kesinambungan transportasi kereta api," katanya.

Dinas Perhubungan Kota Sukabumi

Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, Jawa Barat, menargetkan tarif angkutan Lebaran naik hanya sebesar 10 persen dari tarif normal angkutan umum.

"Kenaikan tarif angkutan Lebaran dari hasil pembahasan sementara naik sekitar 10 persen dari tarif normalnya," kata Kepala Dishub Kota Sukabumi, Andri Setiawan, kepada ANTARA, Sabtu.

Namun, lanjut Andri, kenaikan tarif ini sampai saat ini belum bisa ditetapkan karena masih menunggu keputusan dari Direktur Jendral Perhubungan.

"Tetapi kenaikan tarif ini dipastikan tidak lebih dari 10 persen, karena kenaikan ini tidak ingin memberatkan para pemudik yang ingin pulang kampung," jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa jika sudah ada surat edaran dari Dirjen Perhubungan maka pihaknya akan segera menetapkan kenaikan tarif untuk hari raya.

Dari perhitungan sementara, baik angkutan kota dalam provinsi (AKDP) maupun angkutan kota antar provinsi (AKAP) kenaikannya hanya Rp2 ribu/tiket.

"Seperti contohnya untuk tarif bus jurusan Sukabumi-Jakarta jika normalnya Rp17 ribu/tiket pada musim mudik ini menjadi Rp19 ribu/tiket," tambahnya.

Andri mengaku pihaknya tidak segan memberikan tindakan tegas kepada armada yang menaikan tarif di atas tarif Lebaran, tindakan yang diberikan bisa sampai pencabutan izin trayek atau operasi.

Di sisi lain, untuk armada yang disedikan pihaknya pada musim mudik ini sebanyak 375 armada bus AKDP dan 199 bus AKAP dengan cadangan 41 armada untuk seluruh tujuan.

"Kami jamin ketersediaan armada dan tarif kenaikan tidak membebani masyarakat yang ingin mudik," demikian Andri.

Telkomsel mengoptimalkan seluruh elemen jaringan

Telkomsel mengoptimalkan seluruh elemen jaringan untuk menghadapi lonjakan komunikasi menjelng dan selama Idul Fitri dimana trafik pesan singkat atau SMS diperkirakan mencapai 1,1 miliar dari 2010 yang masih 810 juta.

"Telkomsel sudah melakukan optimalisasi pada seluruh elemen jaringan untuk menghadirkan jaringan terluas dan berkualitas dengan kapasitas yang lebih besar guna memberikan kenyamanan berkomunikasi bagi pelanggan yang mudik dan berlebaran tahun ini," kata General Manager Corporate Communications Telkomsel, Ricardo Indra, dalam keterangan yang diterima, di Medan, Sabtu.

Untuk periode mudik dan lebaran 2011, Telkomsel sudah meningkatkan berbagai sisi elemen jaringannya secara signifikan dibanding tahun 2010 karena terjadi lagi peningkatan penggunaan berbagai jenis komunikasi mulai dari SMS, data hingga suara.

Dengan penambahan berbagai kapasitas, sudah dipastikan sinyal di jalur mudik di sepanjang Sumatera-Jawa-Bali, dipastikan memadai.

Base Transceiver Station (BTS) Telkomsel dewasa ini sudah mencapai lebih dari 35.000 unit dibandingkan pada 2010 yang masih 29.000 BTS.

Khusus di sepanjang jalur mudik Sumatera-Jawa-Bali, dewasa ini sudah dilayani sekitar 27.000 BTS.

Untuk kelancaran pesan singkat atau SMS, menurut dia, manajemen sudah meningkatkan kapasitas Short Message Service Center (SMSC)) sehingga kapasitas SMS menjadi 83.750 SMS per detik dari 80.000 SMS per detik di tahun 2010.

Ia menegaskan, kapasitas Visitor Location Register (VLR) atau kemampuan "handling" pelanggan ditingkatkan menjadi 185 juta pelanggan, dengan kapasitas kelonggaran daya tampung perpindahan pelanggan mudik 35-45 persen.

Tahun lalu, VLR masih mencapai 133 juta dengan kapasitas kelonggaran daya tampung perpindahan pelanggan mudik bervariasi sekitar 20-25 persen.

Semua elemen jaringan yang telah dipersiapkan tersebut telah diperhitungkan secara matang berdasarkan sejumlah data yang terjadi di tahun 2010.

Pergerakan jumlah pelanggan dan perubahan trafik komunikasi yang terjadi di berbagai kawasan jalur mudik serta kenaikan trafik pada saat lebaran, merupakan parameter estimasi trafik lebaran tahun ini, kata Ricardo.

Untuk semakin memuaskan pelanggan, manajemn sudah menyiapkan Tim TELKOMSELsiaga yang bertugas mulai H-7 hingga H+7.

Tim bekerja untuk memastikan seluruh rangkaian penyiapan jaringan itu benar-benar berjalan sesuai rencana sehingga kenyamanan berkomunikasi pelanggan pada mudik dan lebaran tetap terjaga.

Warga Desa Naiola

Warga Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT) menolak pembangunan terminal internasional lintas negara antara Republik Indonesia Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) yang dibangun Kementerian Perhubungan RI.

Penolakan warga yang nyaris ricuh itu berlangsung saat pelaksanaan peletakan batu pertama pembangunan terminal lintas negara oleh Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, Sabtu.

Warga setempat mengaku tanah tempat lokasi pembangunan terminal antarnegara tersebut, merupakan tanah milik dengan status hak ulayat, tetapi sebaliknya diklaim Pemerintah Daerah TTU sebagai tanah milik pemerintah daerah.

Kepala Suku Funan-Oepahala, Theodorus Funan, mengatakan, pembangunan terminal internasional ini ilegal, karena dibangun di atas tanah ulayat milik suku Funan-Oepahala.

Menurut dia, Pemerintah Daerah TTU tidak memiliki lahan di lokasi tempat pembangunan terminal antarnegara tersebut, yang berlokasi di kilometer (km) 9. Karenanya, pemerintah diminta tidak melanjutkan pelaksanaan pembangunan terminal internasional antarnegara tersebut.

Theodorus mengaku, Pemerintah TTU telah membohongi warga, dan mengklaim lahan pembangunan terminal internasional seluas empat hektar itu adalah tanah Pemda.

"Kita sudah dibohongi berulang kali oleh pemerintah daerah," kata Theodorus.

Bupati TTU, Raymundus Fernandez yang dihubungi secara terpisah mengatakan, lahan itu sudah diserahkan ke pemerintah untuk dijadikan sebagai kawasan hutan.

Lahan itu, kata Raymundus, oleh pemerintah daerah sudah diusulkan untuk tukar guling ke Kementerian Kehutanan seluas 850 ha, dan izin prinsip dari Kementerian Kehutanan sudah ada di pemerintah daerah untuk pembangunan fasilitas umum.

Karena itu, pemerintah memanfaatkan lahan itu membangun terminal internasional.

"Tanah itu sudah dihibahkan ke pemda untuk pembangunaan fasilitas umum," katanya.

Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, pada kesempatan itu meminta kepada warga dan Pemerintah Daerah TTU untuk menyelesaikan masalah ini secara baik, sehingga tidak mengorbankan kepentingan umum. "Saya berharap pemerintah daerah dan warga bisa duduk bersama untuk menyelesaikan persolan itu," pintanya.

Kementerian Perhubungan mengalokasikan anggaran selama tiga tahun berturut-turut sejak 2011-2013 sebesar Rp24 miliar untuk pembangunan terminal lintas batas di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).

Tahun 2011, Kementerian Perhubungan mengalokasikan anggaran sebesar Rp4 miliar, 2012 sebesar Rp10 miliar, dan 2013 juga sebesar Rp10 miliar.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Perhubungan NTT, Stef Ratu Udju, mengatakan, pelaksanakan pembangunan terminal internasional di Kabupaten TTU tetap dilakukan, kendati masih terjadi penolakan oleh warga di lokasi pembangunan tentang status tanahnya.

Dia mengatakan, saat ini sedang terjadi sengketa antara Pemerintah Kabupaten TTU dan keluarga Bana.

Sengketa tanah antara Pemerintah Kabupaten TTU dengan keluarga Bana pimpinan Pius Bana masih berlanjut. Keluarga Bana mengklaim lokasi tersebut sebagai tanah hak ulayat milik Suku Bana.

Ia mengatakan, lokasi tempat pembangunan terminal lintas negara itu adalah bagian dari tanah milik Departemen Kehutanan yang prosesnya sudah dilakukan antara Pemkab TTU dengan Departemen Kehutanan. Luasnya mencapai 832 ha, katanya.

Stef Ratu Udju menambahkan, perjuangan untuk mendapat alokasi anggaran dari APBN bagi pembangunan terminal antarnegara ini bukan hal yang mudah.

Menurut dia, apa yang dilakukan Pemerintah NTT adalah bagian dari upaya pemerintah pusat dan daerah untuk membangun infrastruktur di wilayah perbatasan.

"TTU adalah salah satu daerah perbatasan dan kami berkepentingan untuk membangun sesuatu yang baik dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat umum," katanya.

Kebijakan pihak SMAN 3 Makale

Kebijakan pihak SMAN 3 Makale, Tana Toraja, memungut biaya Rp 300.000 bagi setiap siswa kelas III yang lulus ujian nasional (UN), mendapat protes orang tua siswa. Adolf CH Pakke, salah satu orang tua siswa, mengaku keberatan dengan kebijakan pihak sekolah tersebut.

Biaya tambahan itu diakuinya untuk pengurusan surat keterangan hasil ujian nasional (SKHUN) yang dibebankan kepada siswa kelas III yang lulus UN. Di samping itu, dia mengaku, tidak ada pemberitahuan dari pihak sekolah kepada orang tua siswa mengenai biaya tambahan itu.

Dia baru tahu ada biaya tambahan yang dipungut sekolah saat mengurus SKHUN anaknya. “Saya tidak tahu ada biaya tambahan yang dipungut pihak sekolah.Tentu saja saya keberatan, apalagi nilainya cukup besar,”ujar Adolf, yang juga mantan anggota DPRD Toraja, kemarin. Menurut dia, ada indikasi biaya tambahan itu pungutan liar (pungli) yang dilakukan pihak sekolah.

Sesuai aturan, pemerintah sudah melarang pihak sekolah melakukan pungutan dalam bentuk apa pun kepada siswa. Dia berharap pihak SMAN 3 segera menghapus pungutan itu. “Kami berharap biaya tambahan seusai UN tidak dipungut kepada siswa karena mereka akan membutuhkan biaya besar untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi,”ujarnya.

Informasi yang dihimpun media, 218 siswa kelas III di sekolah ini lulus UN tahun ini. Jika jumlah siswa itu dikalikan dengan biaya yang dipungut,total dana yang akan ditarik pihak sekolah sebesar Rp 65.400.000. Kepala Sekolah SMAN 3 Elia Tawan mengakui adanya biaya yang harus dibayar siswa yang akan tamat. Namun, dia membantah biaya tambahan itu sebagai bentuk pungli.

Menurutnya, kebijakan itu tidak hanya berlaku di SMAN 3 Makale, tetapi juga ada di semua SMAN di Toraja. Dia mengakui kebijakan biaya tambahan itu sudah disetujui Musyawarah Kepala-Kepala Sekolah (MKKS) SMA se- Toraja. Biaya tambahan itu diakuinya berlaku setiap tahun dan masuk dalam program rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) yang diketahui Dinas Pendidikan (Disdik) setempat.

“Tidak benar biaya tambahan itu dikategorikan pungli. Biaya tambahan ini juga ada di SMAN lain dan telah disepakati melalui MKKS serta diketahui Disdik,”ujar dia. Menurutnya,biaya tambahan itu bukan untuk mengurus SKHUN, tetapi sebagai bentuk partisipasi siswa untuk pengembangan sarana belajar sekolah.

Siswa yang membayar akan diberikan bukti fisik berupa kuitansi pembayaran sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak sekolah. Kepala Bidang Menengah Disdik Toraja Daud Sampe Urang mengaku belum mengetahui adanya biaya tambahan yang dipungut pihak SMAN 3 Makale itu. Atas alasan tersebut, dia enggan berkomentar banyak. Dia hanya berjanji dan segera mengecek kebenaran pungutan biaya tambahan itu kepada pihak SMAN 3 Makale. Demikian catatan online riswanajima yang berjudul Kebijakan pihak SMAN 3 Makale.

Daftar Isi

Berikut Daftar Isi blog riswanajima selengkapnya: